PANDUAN YANG DITAWARKAN UNTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YANG MENGALAMI TRAFIKING DI ASIA TENGGARA

 

Tulisan ini menyusun prinsip dan panduan yang ditawarkan untuk mempromosikan hak asasi anak-anak yang mengalami trafiking di Asia Tenggara. Dokumen ini telah dikembangkan berdasarkan Konvensi Hak Anak,  dimana semua negara anggota ASEAN adalah penandatangan dan telah meratifikasi KHA mau pun instrumen-instrumen HAM dan Hak Anak yang relevan lainnya seperti Protokol Tambahan KHA tentang Penjualan, Pelacuran dan Pornografi Anak, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi PBB yang Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara, Panduan yang direkomendasikan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia, Panduan untuk Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Korban Trafiking di Eropa Tenggara dan Panduan yang ditawarkan untuk Perlindungan Hak Anak-Anak yang Mengalami Trafiking (Dokumen Bohol, Agustus 2004).

 

 

1.      DEFINISI TERMINOLOGI

 

            Anak

 

Seorang anak adalah manusia yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun.

 

            Trafiking Anak

 

Trafiking anak adalah rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, menampung (menyembunyikan) atau menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi, di dalam atau di luar sebuah negara, yang mencakup tidak hanya terbatas pada pelacuran anak, pornografi anak dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, perburuhan anak, perburuhan atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, penggunaan atau kegiatan illegal serta partisipasi dalam konflik bersenjata.  Untuk panduan ini, rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, dan melabuhkan atau menerima atau menampung seorang anak dengan cara-cara adopsi atau pernikahan untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai trafiking anak.

 

Persetujuan dari seorang anak atau orang yang memegang hak asuh atas seorang anak pada masalah trafiking atau elemen-elemen dari masalah trafiking adalah tidak relevan dan tidak membebaskan pelaku atau meringankan keabsahannya untuk dianggap melakukan tindakan-tindakan yang sama atau yang mempromosikan trafiking anak.

 

Menggunakan ancaman atau paksaan atau bentuk bentuk lain seperti bujuk rayu, penculikan, penipuan, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas seorang anak adalah tidak relevan dan tidak sama dengan elemen inti di dalam kejahatan trafiking anak.

 

            Anak yang mengalami trafiking

 

Seorang anak yang direkrut, dipindahkan, ditransfer dan ditampung (disembunyikan) atau diterima untuk tujuan eksploitasi, di dalam atau di luar suatu negara.

 

            Penyedia Pelayanan Kesejahteraan Sosial

 

Sebuah Penyedia Pelayanan Kesejahteraan Sosial harus mengikutsertakan semua orang yang terlibat dalam penyediaan pelayanan langsung kepada anak-anak yang mengalami trafiking, apakah itu dari organisasi-organisasi pemerintah atau non pemerintah. 

 

2.      PRINSIP-PRINSIP UMUM

Prinsip-prinsip berikut ini harus dipertimbangkan di dalam semua tahap perawatan/pengasuhan dan perlindungan anak-anak yang mengalami trafiking.

 

            Hak-hak Anak

 

Anak-anak yang mengalami trafiking mendapatkan penghargaan penuh dan menikmati hak-hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan mereka, hak atas perlindungan dan partisipasi sebagaimana diakui di dalam Konvensi Hak Anak.

 

Anak-anak yang mengalami trafiking memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus dan berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus.

 

            Kepentingan Terbaik bagi Anak

 

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak yang mengalami trafiking, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial milik publik atau swasta, polisi, pengadilan, pihak berwenang administratif atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbagan utama.

 

 

            Hak atas Non-Diskriminasi

 

Semua anak-anak yang mengalami trafiking haruslah diberikan perlindungan dan hak yang sama baik di negara/tempat asal, mau pun di negara tempat transit atau tujuan tanpa memandang status, kebangsaan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, suku atau sosial, harta benda, keterbatasan/kecacatan, status kelahiran atau status lainnya. Dan juga, ini tanggung jawab negara asal, transit dan tujuan untuk membebaskan anak yang mengalami trafiking dari stigma apa saja yang disebabkan oleh trafiking itu sendiri.

 

Bila memungkinkan, panduan-panduan ini juga diberlakukan kepada anak-anak yang hamil dan lahir dari orang yang mengalami trafiking.

 

            Menghargai Pendapat Anak

 

Seorang anak yang mengalami trafiking yang mampu mengemukakan pendapatnya harus menikmati hak untuk mengekspresikan pendapat-pendapatnya secara bebas untuk hal-hal yang mempengaruhi dirinya, termasuk dalam hubungan dengan proses hukum, perawatan sementara dan perlindungan dan identifikasi dan implementasi solusi jangka panjang.

 

Pendapat-pendapat anak yang mengalami trafiking harus dipertimbangkan sesuai dengan usia, kematangan, kemampuan dan pertumbuhan dan kepentingan terbaiknya.

 

            Hak Atas Informasi

 

Anak-anak yang mengalami trafiking harus diberikan akses informasi tentang semua hal yang mempengaruhi mereka termasuk hak-hak mereka, pelayanan yang tersedia dan penyatuan kembali keluarga dan/atau proses pemulangan dari luar negeri. 

 

Informasi harus diberikan dalam bahasa yang difahami anak yang mengalami trafiking.  Penerjemah/penafsir yang sesuai harus disediakan bila diperlukan.

 

            Hak Atas Kerahasiaan

 

Informasi tentang seorang anak yang mengalami trafiking yang dapat membahayakan anak tersebut atau anggota keluarganya tidak boleh disebarluaskan kecuali diminta/diperlukan oleh hukum.

 

Semua langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk melindungi privasi dan identitas anak-anak yang mengalami trafiking.  Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah kepada identifikasi anak yang mengalami trafiking atau anggota keluarganya, tidak boleh dibuka untuk umum atau media.

 

Izin dari anak yang mengalami trafiking harus didapatkan dalam usia yang sesuai sebelum informasi yang sensitif dibuka.

 

            Penghargaan atas Suku, Budaya, Keyakinan dan Identitas Keagamaan Anak

 

Suku, budaya, agama dan keyakinan anak yang mengalami trafiking haruslah dihargai dan dihormati. 

 

Bila memungkinkan, bantuan harus diberikan kepada anak yang mengalami trafiking agar ia mampu melakukan atau mempraktekkan kesukuan, kebudayaan, keyakinan atau praktek-praktek agamanya. 

 

 

            Tanggungjawab Negara

 

Negara harus mengambil tindakan-tindakan positif untuk memerangi trafiking anak dan untuk melindungi dan membantu anak-anak yang mengalami trafiking.

 

Negara harus mengambil semua langkah-langkah legislatif, hukum, administratif dan lainnya untuk melindungi dan membantu anak-anak yang mengalami trafiking.

 

Negara bertanggungjawab atas langkah-langkah pro-aktif untuk melindungi orang-orang yang menyediakan perawatan/pengasuhan dan bantuan bagi anak-anak yang mengalami trafiking dari tindakan balas dendam yang dilakukan oleh para pelaku trafiking. Langkah-langkah ini harus berlaku pada orang-orang yang berkerja di organisasi-organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, kelompok-kelompok berbasis keyakinan dan agama.

 

3.      PANDUAN-PANDUAN KHUSUS

 

            Pendeteksian dan Pengidentifikasian Anak

 

Prakiraan Usia

 

                              Terlepas dari dokumen kelahiran /catatan keluarga dari orang yang mengalami trafiking, KTP-nya, catatan sekolah, penampilan fisik, kematangan psikologis, pernyataan-pernyataan, keterangan medis dan/atau pemeriksaan giginya dapat dipertimbangkan untuk penentuan usia orang yang mengalami trafiking.

 

Dokumen-dokumen yang diakui secara hukum yang merupakan bukti kelahiran atau usia anak dari orang-orang yang memiliki pengetahuan pribadi mengenai fakta-fakta tersebut dapat juga dipertimbangkan.  Dokumen-dokumen yang mencatat praktek-praktek budaya atau agama yang mengindikasikan usia juga dapat dipertimbangkan.

 

                              Bila usia orang yang mengalami trafiking tidak jelas dan ada indikator-indikator yang dipercaya bahwa orang tersebut masih anak-anak, maka praduga yang harus dibuat adalah bahwa orang tersebut masih anak-anak.

 

                              Sampai pada masa yang sesuai untuk verifikasi usia orang yang mengalami trafiking, ia harus diperlakukan sebagai seorang anak dan harus diberikan semua langkah-langkah perlindungan khusus seperti yang ditetapkan oleh panduan-panduan ini.

 

Langkah-langkah Identifikasi Pro-Aktif

 

                              Negara harus mengembangkan dan mengadopsi prosedur-prosedur efektif untuk identifikasi segera terhadap anak-anak yang mengalami trafiking. Termasuk penguatan prosedur-prosedur pendaftaran kelahiran, membuat daftar dan mencatat anak-anak yang hilang dan yang dieksploitasi serta pembuatan sebuah daftar pengecekan (checklist) tanda-tanda peringatan yang mungkin mengindikasikan bahwa seorang anak adalah korban trafiking.

 

                              Negara harus melatih semua orang-orang yang atau hampir selalu memiliki kontak langsung dengan anak-anak yang mengalami trafiking (yaitu petugas pelabuhan dan bandara, petugas imigrasi, petugas patroli perbatasan negara, perangkat hukum, penyedia perawatan kesehatan dan kesejahteraan sosial, dll.) tentang prosedur-prosedur identifikasi segera. Ini mungkin termasuk pelatihan tentang penggunaan daftar pengecekan (checklist) tanda-tanda peringatan yang mungkin mengindikasikan bahwa seorang anak adalah korban trafiking dan tentang bagaimana membedakan anak-anak yang mengalami trafiking dari para pendatang tidak sah.

 

                              Negara dan organisasi-organisasi non-pemerintah harus melakukan usaha-usaha intensif untuk menyediakan informasi kepada keluarga-keluarga dan masyarakat tentang masalah trafiking anak.  Prosedur-prosedur pelaporan dan pengalihan kasus-kasus atau yang diduga sebagai trafiking anak harus dibuat.

 

                              Langkah-langkah untuk mengoordinasikan pembagian informasi antara badan-badan pemerintah, termasuk pihak yang berwenang, dan badan-badan kesejahteraan sosial dan organisasi-organisasi non-pemerintah harus diadopsi untuk memfasilitasi identifikasi segera terhadap anak-anak yang mengalami trafiking. 

 

            Kontak Awal

 

Kontak Awal

 

                              Berkenaan dengan identifikasi anak yang mengalami trafiking atau yang diduga sebagai anak korban trafiking, peyelidik/petugas harus segera menghubungi sebuah penyedia layanan kesejahteran sosial dan, bila memungkinkan, menghubungi orangtua/wali dari anak yang mengalami trafiking tersebut.  Dalam kasus trafiking lintas perbatasan negara, pihak berwenang yang bertanggung jawab dari negara asal, sebagai perwakilan di negara transit atau negara tujuan (misalnya: kedutaan/konsulat) juga harus dihubungi. 

 

                              Penyelidik/petugas harus melindungi hak-hak anak yang mengalami trafiking atas privasi dan melarang peliputan atau wawancara media.

 

                              Wawancara awal oleh penyelidik hanya dilakukan untuk tujuan pengumpulan data-data biografi seperti nama, usia, nama orangtua/wali dan alamat terakhir dan nomor telepon yang bias dihubungi, negara/daerah asal dan/atau kebangsaan.

 

                              Penyelidik/petugas harus membantu anak yang mengalami trafiking untuk mendapatkan kembali barang-barang pribadinya.

 

                              Anak yang mengalami trafiking atau anak yang diduga mengalami trafiking harus dipindahkan dari tempat dia ditemukan dan segera dibawa ke lokasi dan lingkungan yang aman, lebih baik bila dilengkapi sebuah penyedia layanan kesejahteraan sosial. Anak yang mengalami trafiking tidak boleh ditempatkan di kantor polisi atau pusat-pusat penahanan.

 

                              Anak yang mengalami trafiking tidak boleh ditempatkan di ruangan yang sama atau kontak langsung dengan tersangka pelaku trafiking.

 

                              Untuk keselamatan dan keamanan dari anak yang mengalami trafiking dan para penyedia layanan kesejahteraan sosial, keberadaan anak yang mengalami trafiking harus dirahasiakan.

 

Wawancara Sensitif-Anak

 

                              Negara harus merancang sebuah standard panduan dan mekanisme wawancara yang akan mengumpulkan seluruh informasi yang mungkin dibutuhkan oleh semua badan yang terlibat dalam kasus tersebut.

 

                              Sebuah tim dari berbagai disiplin ilmu yang terlatih melakukan sebuah wawancara sensitif-anak, harus melakukan wawancara tertentu guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar untuk pemberian intervensi/pelayanan yang sesuai kepada anak yang mengalami trafiking, juga untuk melakukan penuntutan di pengadilan terhadap para pelaku.

 

                              Petugas penegak hukum harus menghormati/menghargai hak privasi anak yang mengalami trafiking. Persetujuan dari anak yang mengalami trafiking dan orangtua/walinya atau penyedia layanan kesejahteraan sosial harus didapatkan sebelum melakukan wawancara tersebut.

 

                              Anak yang mengalami trafiking harus diperbolehkan untuk beristirahat beberapa saat dan menenangkan diri sebelum dia diwawancarai.

 

                              Sedapat mungkin, penyelidik/petugas dan penerjemah, haruslah berjenis kelamin sama dengan anak yang mengalami trafiking, berpakaian sipil, dan terlatih dalam hal menangani metode wawancara sensitif/ramah anak dan mengerti tentang masalah/isu trafiking anak.

 

                              Sebelum wawancara dengan anak yang mengalami trafiking, penyelidik/petugas harus menanyakan apakah wawancara-wawancara awal telah dilakukan oleh orang atau badan lain, dan jika sudah, ia harus mendapatkan hasil-hasil dari wawancara-wawancara sebelumnya.

 

                              Wawancara harus dilakukan dalam bahasa yang diketahui/difahami anak yang mengalami trafiking. Jika tidak memungkinkan, seorang penerjemah/penafsir yang layak harus disediakan.

 

                              Anak yang mengalami trafiking haruslah diwawancarai dengan adanya perwakilan dari penyedia layanan kesejahteraan sosial, orangtua/wali atau orang dewasa yang ia pilih dan percayai.

 

                              Anak yang mengalami trafiking haruslah diwawancarai dalam suasana yang sensitif/ramah anak.  Kerahasiaan dari wawancara dan perlindungan hak privasi anak yang mengalami trafiking harus dihormati dan dihargai.

 

                              Persetujuan dari anak yang mengalami trafiking dan orangtua/walinya, penyedia layanan kesejahteraan sosial atau orang dewasa yang dipilih dan dipercayai anak harus didapatkan sebelum penggunaan alat-alat perekam termasuk kamera video atau tape recorder.

 

Perlindungan Hukum Bagi Anak

 

                              Anak-anak yang mengalami trafiking adalah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai layaknya pelaku atau diancam sanksi kriminal atas pelanggaran apa saja berkaitan dengan situasi mereka sebagai anak-anak yang mengalami trafiking.

 

                              Akses terhadap pelayanan sosial dasar dan bantuan tidak harus tergantung pada keinginan anak yang mengalami trafiking untuk bekerjasama dengan pihak yang berwenang/berwajib.

 

            Sistem Rujukan, Koordinasi, Kolaborasi dan Kerjasama

 

Mekanisme Regional

 

                              Negara-negara harus mengusahakan sebuah kesepakatan regional untuk membuat sistem rujukan dan area khusus untuk koordinasi kolaborasi dan kerjasama.

 

                              Negara-negara harus berusaha untuk membuat mekanisme rujukan, koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah internasional, jaringan kerja dan koalisi yang aktif bekerja pada isu/masalah trafiking di wilayah tersebut.

 

                              Setiap negara harus menugaskan petugas/kantor penghubung yang bertanggungjawab atas hubungan lintas perbatasan mau pun membuat rujukan kepada kantor yang sesuai untuk penanganan segera pada kasus-kasus trafiking lintas perbatasan.

 

Mekanisme Nasional

 

                              Negara-negara harus mengembangkan sebuah kesepakatan nasional yang akan menetapkan peran-peran dan fungsi tiap badan pemerintah sehubungan dengan trafiking anak dan sebuah sistem rujukan dan area untuk koordinasi dan kerjasama.

 

                              Setiap negara harus membuat sebuah badan nasional untuk mengoordinir rujukan-rujukan bagi trafiking internal dan lintas perbatas.

 

                              Setiap negara harus mengembangkan sebuah database yang akan memusatkan semua informasi tentang usaha-usaha nasional untuk memerangi trafiking anak serta data dan statistik sehubungan dengan insiden trafiking anak yang terjadi di dalam negeri atau yang memengaruhi nasional negara.  Pengembangan database tersebut harus mempertimbangkan hak privasi dan kerahasiaan anak-anak yang mengalami trafiking.

 

                              Negara-negara harus mengupayakan pembentukan mekanisme rujukan, koordinasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, jaringan kerja dan koalisi-koalisi yang aktif bekerja pada isu/masalah trafiking anak di negara tersebut.

 

                              Negara-negara harus bertanggungjawab melatih semua badan-badan yang relevan tentang sistem rujukan juga untuk memastikan penanganan yang cepat, efektif dan sesuai atas kasus-kasus trafiking anak.

 

            Perawatan dan Perlindungan Sementara

 

Tempat-tempat Yang Aman bagi Anak-anak

 

                              Penampungan, rumah-rumah dan pusat-pusat penampungan yang nyaman, aman, dan ramah-anak, harus disediakan bagi anak-anak yang mengalami trafiking.  Fasilitas yang ada harus diperbaharui untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak yang mengalami trafiking.

 

                              Penampungan, rumah dan pusat-pusat krisis harus dijalankan dengan jumlah yang memadai untuk staff berkompeten, dan terlatih baik, misalnya tidak hanya terbatas pada pekerja sosial terlatih dalam manajemen kasus anak-anak yang mengalami trafiking. Jenis kelamin staff juga harus sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang mengalami trafiking.

 

                              Negara-negara harus membuat mekanisme monitoring untuk mengawasi, mengatur dan mengevaluasi rumah-rumah penampungan dan pelayanan.

 

                              Anak-anak yang mengalami trafiking tidak boleh ditahan di pusat-pusat penahanan, sel, penjara atau fasilitas-fasilitas penahanan untuk anak-anak dan/atau dewasa atau dalam penjagaan pribadi petugas penegak hukum.  Atau pun dalam penampungan berbasis militer atau lokasi-lokasi lain yang tidak sesuai.

 

Bantuan Pelayanan

 

                              Negara-negara harus mengalokasikan bujet tahunan yang diperlukan untuk memastikan jaminan anak-anak yang mengalami trafiking dari ancaman dan balas dendam oleh para pelaku trafiking, jaminan makanan dan akomodasi, akses pada perawatan kesehatan dan bantuan psikologis.

 

                              Tujuan utama dari perawatan sementara adalah penyembuhan dan pemulihan anak tersebut.  Konseling segera, layanan psikologis, bantuan hukum, pendidikan, latihan keterampilan dan layanan bantuan lainnya harus tersedia untuk anak yang mengalami trafiking dan anggota keluarganya bila sesuai dan diperlukan.

 

Keabsahan Tinggal

 

                              Negara-negara harus membuat hukum, kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengalami trafiking, namun bukan warga negara/tempat transit atau tujuan trafiking, tidak diperlakukan sebagai pendatang haram.

 

                              Untuk anak-anak yang mengalami trafiking tanpa dokumen hukum, negara transit atau tujuan harus membantu mereka untuk segera mensahkan tinggal mereka seperti, namun tidak hanya terbatas pada, memberikan visa sementara.

 

                              Negara-negara harus memastikan bahwa anak-anak yang mengalami trafiking dibebaskan dari semua biaya pemerintah yang biasanya dikenakan dalam proses pengesahan tinggal mereka di negara transit atau tujuan.

 

            Manajemen Kasus Sosial Anak-anak yang mengalami trafiking

 

Penilaian Kasus Individual

 

                              Setiap anak yang mengalami trafiking berhak mendapatkan penilaian yang bersifat individual atas kasusnya guna menetapkan penanganan yang sesuai untuk kasusnya tersebut, di mana kepentingan terbaik bagi dirinya akan menjadi dasar pertimbangan.  Penilaian ini harus dilakukan oleh seorang pekerja sosial atau seorang professional yang memiliki latar belakang /latihan intensif dalam hal perlindungan anak.  Kemudian, sebuah rencana intervensi manajemen sosial kasus dikembangkan untuk anak tersebut.

 

                              Rencana intervensi majanemen kasus sosial harus mempertimbangkan pemulihan dan integritas suku, budaya, keyakinan dan identitas agama anak yang mengalami trafiking.

 

                              Bila dianggap merupakan kepentingan terbaik bagi anak yang mengalami trafiking, penyedia layanan kesejahteraan sosial, dengan berkordinasi dengan mitra mereka di negara/tempat asal dan transit atau tujuan harus mengambil langkah untuk mencari keluarga anak yang mengalami trafiking untuk disatukan kembali.

 

                              Pelaksanaan dari rencana intervensi manajemen kasus sosial harus dilakukan melalui pendekatan tim multi-disiplin ilmu. 

 

Identifikasi Solusi Jangka Panjang

 

                              Pihak berwenang baik di negara/tempat asal mau pun di daerah transit atau tujuan, dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, bertanggungjawab untuk mengidentifikasi solusi jangka panjang yang paling sesuai bagi anak yang mengalami trafiking.

 

                              Dalam proses pencarian solusi jangka panjang tersebut, ke bangsaan dan kewarganegaraan anak yang mengalami trafiking, latar belakang keluarga, lingkungan dan keadaan lain, resiko balas dendam oleh pelaku trafiking serta jaminan kemampuan negara/tempat asal dan transit atau tujuan harus dipertimbangkan.

 

                              Negara harus menunjuk seorang wali yang memenuhi syarat untuk mewakili dan membantu anak yang mengalami trafiking selama proses pencarian sebuah solusi jangka panjang dan pelaksanaan solusi tersebut. Wali tersebut harus mewakili anak yang mengalami trafiking selama dianggap perlu melindungi kepentingan anak yang mengalami trafiking.  Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh wali di dalam melakukan tugasnya harus diganti oleh negara.  Wali harus diberi perlindungan yang memadai selama melakukan tugasnya.

 

                              Seorang anak yang mengalami trafiking tidak boleh dikembalikan ke negara/tempat asal kecuali kesepakatan perawatan yang sesuai telah ditetapkan. Orangtua/wali, sanak-keluarga, para penyedia layanan kesejahteraan sosial dan negara harus menerima tanggungjawab atas perawatan dan perlindungan anak yang mengalami trafiking di negara/tempat asal.

 

                              Pendapat-pendapat anak yang mengalami trafiking harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan apakah anak tersebut harus dikembalikan ke negara/tempat asal dan/atau dipersatukan kembali dengan keluarganya, termasuk mempertimbangkan usia, kematangan dan kemampuan-kemampuan perkembangannya.

 

                              Semua keputusan yang dibuat dalam hal pengembalian seorang anak yang mengalami trafiking ke negara/tempat asal dan/atau penyatuan kembali dengan keluarganya harus melalui penilaian dan kajian yang independen.

 

Pelaksanaan Sebuah Solusi Jangka Panjang

 

                              Di dalam kasus-kasus dimana dikembalikan ke Negara/tempat asal merupakan kepentingan terbaik anak, maka pihak berwenang di negara/tempat asal harus secara cepat menyediakan dokumen perjalanan dan berkordinasi dengan negara/tempat transit atau tujuan untuk tujuan pemulangan yang aman bagi anak yang mengalami trafiking. 

 

                              Di dalam kasus-kasus dimana seorang anak yang mengalami trafiking dikembalikan ke negara/tempat asal, negara/tempat asal harus menanggung biaya pemulangan.  Dalam situasi dimana negara/tempat asal tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menutupi biaya tersebut, negara/tempat transit atau tujuan harus memberikan bantuan.  Bila tidak satu pun baik negara/tempat asal mau pun Negara transit atau tujuan memiliki kemampuan keuangan untuk menutupi biaya pemulangan, maka bantuan harus dicari dari organisasi-organisasi internasional seperti PBB atau Organisasi Internasional untuk Migrasi/OIM (International Organization for Migration/IOM). 

 

                              Di dalam kasus-kasus dimana pemulangan anak yang mengalami trafiking ke negara/tempat asal bukanlah menjadi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, pihak berwenang dari negara asal harus berkolaborasi dengan negara transit atau tujuan untuk membuat kesepakatan pemberian perawatan/pengasuhan pengganti. Bila keluarga-keluarga di negara transit atau tujuan bersedia menyediakan pengasuhan keluarga pengganti, maka pilihan ini harus dipertimbangkan.

 

                              Di dalam kasus-kasus dimana pilihan pemulangan tidak merupakan kepentingan terbaik bagi anak yang mengalami trafiking untuk tinggal di negara asal atau negara transit atau tujuan, Negara-negara asal dan tujuan harus menggali kemungkinan anak tersebut untuk tinggal di negara ketiga.

 

                              Kesepakatan pengasuhan jangka panjang harus, sebisa mungkin, berdasarkan kesepakatan berbasis keluarga dan masyarakat daripada yang berbasis residensial/lembaga.

 

                              Kesepakatan pengasuhan jangka panjang harus mengikutsertakan perlindungan bagi anak yang mengalami trafiking dan keluarganya terhadap balas dendam dari pelaku trafiking, akses perawatan kesehatan, bantuan psikologi, bantuan sosial, pendidikan dan bantuan mata pencaharian.

 

Pemantauan Pelaksanaan Solusi Jangka Panjang

 

                              Baik negara/tempat asal mau pun negara transit atau tujuan harus membuat mekanisme pemantauan atas anak-anak yang mengalami trafiking untuk mencegah mereka diperdagangkan kembali.

 

                              Negara/tempat asal harus membuat sistem/mekanisme untuk memantau pelaksanaan solusi jangka panjang tersebut.

 

 

            Akses pada Keadilan

 

Keselamatan dan Perlindungan Saksi/Korban

 

                              Seorang anak yang mengalami trafiking harus diberi waktu untuk pulih kembali sebelum memutuskan apakah ia akan atau tidak akan bekerja sama sebagai saksi dalam kasus hukum apa pun.

 

                              Sebelum seorang anak yang mengalami trafiking memutuskan apakah ia bekerjasama sebagai seorang saksi dalam sebuah kasus hukum, sebuah penilaian professional harus dilakukan untuk menentukan apakah anak yang mengalami trafiking tersebut siap dan mampu untuk mengambil keputusan.

 

                              Seorang anak yang mengalami trafiking yang bersetuju untuk memberikan kesaksian sebagai saksi harus diberi langkah-langkah perlindungan khusus untuk memastikan keselamatannya dan, bila mana perlu, bagi keselamatan keluarganya atau orang-orang yang penting bagi diri anak tersebut.

 

                              Negara harus mengadopsi prosedur-prosedur pengadilan khusus yang sensitif kepada kebutuhan anak-anak yang mengalami trafiking. Prosedur-prosedur ini mungkin termasuk, tidak hanya terbatas pada, pengambilan sumpah, pengakuan wawancara dengan video, memberi kesaksian melalui kamera pengamat (CCTV) dan cara-cara lain yang dapat mengurangi kebutuhan akan kehadiran anak tersebut di ruang pengadilan dan/atau bertemu dengan para pelaku selama masa persidangan. 

 

                              Bila memungkinkan, Negara harus membuat pengadilan khusus bagi anak-anak, yang memiliki fasilitas untuk proses peradilan yang ramah anak seperti fasilitas konferensi video dan ketersediaan penerjemah/penafsir yang memenuhi persyaratan.

 

                              Pada seluruh tahap investigasi, penuntutan dan dengar-pendapat dalam perkara perdata atau pidana, hak privasi anak yang mengalami trafiking harus dilindungi. Kerahasiaan perkara tersebut harus dipastikan oleh penegak hukum, pihak penuntut berwenang penuntutan dan hukum dan penyedia layanan.

 

                              Media harus menghormati/menghargai hak privasi dan kerahasiaan anak-anak yang mengalami trafiking di dalam semua proses. 

 

Proses Pidana

 

                              Seorang anak yang mengalami trafiking harus diinformasikan secara penuh, dalam bahasa yang dimengertinya, tentang masalah resiko dan keselamatan yang berhubungan dengan proses pidana sebelum memutuskan apakah bersedia bekerjasama atau tidak dalam proses tersebut.

 

                              Pada semua tahap proses pidana, anak-anak yang mengalami trafiking harus disediakan seorang perwakilan/kuasa hukum yang berkompeten dan bebas.

 

                              Bila memungkinkan, pengambilan sebuah pernyataan oleh penegak hukum, pengacara, penuntut atau pihak berwenang lainnya tidak boleh mencegah atau menunda pemulangan atau pertemuan kembali seorang anak yang mengalami trafiking dengan keluarganya.

 

                              Bila memungkinkan, dan bilamana untuk kepentingan terbaik seorang anak yang mengalami trafiking, pengakuannya harus diberikan dan/atau pernyataannya diambil seawal mungkin.

 

                              Negara harus mempertimbangkan penyediaan langkah-langkah untuk memungkinkan penyitaan, pembekuan dan pencabutan aset pelaku sehingga uang yang didapat dari penjualan kekayaan aset dapat digunakan sebagai kompensasi pembayaran ganti rugi kepada anak yang mengalami trafiking.

 

Proses Perdata

 

                              Bila memungkinkan, seorang anak yang mengalami trafiking dan orangtua/walinya harus diinformasikan bahwa anak tersebut berhak menuntut kompensasi atas kerusakan pada dirinya sebagai akibat menjadi korban trafiking.

 

                              Negara harus mempertimbangkan penyedian langkah-langkah untuk memungkinkan tindakan penggabungan perkara bersamaan dengan proses pidana.  Dalam kasus seperti ini, jaksa penuntut harus bertindak sebagai seorang penasehat hukum bagi anak yang mengalami trafiking.

 

                              Seorang anak yang mengalami trafiking juga harus memiliki pilihan untuk melakukan penuntutan terpisah atas kompensasi sesuai dengan prosedur-prosedur yang dapat diterima negara. Negara harus menyediakan kuasa hukum bebas biaya untuk kasus seperti ini.

 

            Perawatan dan Perlindungan bagi Penyedia Layanan Kesejahteraan Sosial

 

Kompensasi

 

                              Negara harus berusaha mengembangkan sebuah mekanisme pemberian kompensasi kepada penyedia layanan kesejahteraan sosial yang mengalami kekerasan atau luka sebagai akibat memberikan bantuan kepada anak-anak yang mengalami trafiking, khususnya yang diakibatkan atau merupakan hasil dari tindakan balas dendam para pelaku trafiking.

 

Bantuan Hukum

 

                              Dalam kasus dimana sebuah tuntutan diajukan oleh seorang pelaku trafiking terhadap seorang penyedia layanan kesejahteraan sosial atas tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari fungsi memberikan bantuan kepada seorang anak yang mengalami trafiking, Negara harus memberikan perlindungan hukum dan/atau bantuan hukum bebas-biaya. Bantuan hukum ini termasuk, tidak hanya terbatas pada, konseling hukum, persiapan tuntutan/pembelaan, mengajukan ke pengadilan dan mewakili secara hukum dalam proses pidana, administratif dan perdata.

 

Sistem Bantuan

 

                              Negara harus membuat sebuah sistem bantuan bagi para penyedia layanan kesejahteraan sosial dan menyediakan tempat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

 

 

 

            Peningkatan Kemampuan

 

Masyarakat

 

                              Seminar-seminar tentang kesadaran masyarakat, kegiatan-kegiatan dan pelatihan-pelatihan harus dilakukan untuk anak-anak, keluarga dan masyarakat, dengan begitu mereka dapat secara aktif melawan supaya mereka dapat berpartisipasi mengangkat permasalahan anak trafiking.

 

Tim multi-disiplin ilmu yang bekerja untuk anak-anak yang mengalami trafiking

 

                              Program pelatihan untuk para anggota Tim multi-disiplin ilmu yang bekerja bagi anak-anak yang mengalami trafiking harus dikembangkan.  Program-program seperti ini harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi dari orang-orang yang akan berpartisipasi di dalam program-program tersebut.  Sebuah sistem pemantauan dan evaluasi mengenai efektifitas program juga harus dibentuk. 

 

                              Tim multi-disiplin ilmu yang bekerja untuk anak-anak yang mengalami trafiking harus memiliki akses kepada program-program pelatihan dan pendidikan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka pada masalah-masalah yang berkaitan dengan trafiking anak.  Pelatihan semacam ini dapat memasukkan topik-topik tentang Hak Asasi Manusia, Hak Anak, Jender dan Pembangunan, Kesehatan Reproduksi, Hak Buruh, Masalah Migrasi dan Kerangka Kerja Hukum Internasional.

 

                              Tim multi-disiplin ilmu yang bekerja bagi anak-anak yang mengalami trafiking harus memiliki akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang memberikan mereka keterampilan praktis untuk membantu mereka mendampingi anak-anak yang mengalami trafiking.  Pelatihan seperti ini dapat mengikutsertakan topik-topik seperti konseling psikologi dan hukum, manajemen kasus sosial, dokumentasi, pengumpulan data, metode-metode wawancara ramah-anak, teknik-teknik investigasi dan manajemen stress. 

 

                              Tim multi-disiplin ilmu yang bekerja bagi anak-anak yang mengalami trafiking harus dilatih dalam hal penggunaan panduan ini. 

 

                              Negara harus mengalokasikan dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan guna memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pelatihan sebagaimana disebutkan di dalam panduan ini.

Dikutip oleh : Nasrus Syukroni dari Dokumen Trafficking Plan Indonesia – Indo ACT

Tentang pedulihakanak

PENUHI HAK - HAK ANAK!! ATAU TIDAK SAMA SEKALI!!
Pos ini dipublikasikan di artikel dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s